P3-TGAI BBWS Brantas PPK OP 1 Revisi Di Kab Sumenep
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News : Pemerintah meluncurkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, program kegiatan ini sebagai pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemamfaatan sumber daya, tenaga dan teknologi lokal dengan tujuan dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat desa.
Melalui P3-TGAI berupaya untuk meningkatkan para petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Pelaksanaan padat karya dengan begitu diharapkan kegiatan dilaksanakan dengan benar (Daerah Irigasi, red) dan tidak ada pungutan liar (pungli) program ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang maksimal.
Pelaksanaan padat karya ini berupaya untuk meningkatkan petani. Namun P3-TGAI BBWS Brantas tahun 2018 dari hasil pantauan media ini tidak keseluruhannya kepada HIPPA bermamfaat. Dicontohkan Pada HIPPA Jaya Samudra dan Prisai Muda di Kecamatan Bluto, HIPPA tersebut tidak ada Daerah Irigasi dan kesannya juga, KMB 2018 wilayah sumenep diduga seribu cara, syarat untuk kepetingan diri sendiri.
Program dan kegiatan yang sama di tahun 2019 ini, suasananya berbeda program ini menjadi sorotan dan gunjingan sejumlah kalangan masyarakat sumenep. Pasalnya diduga ada kepanjangan tangan dari Anggota DPR RI Komisi V, Kasmito, Kasmito berlagak jadi wali kelas minta dana seenaknya pada kades atau pemborong didikannya, dan juga kasmito kesannya kebal pada hukum.
Menanggapi hal di atas, Kasmito menyampaikan ke media ini "Saya sebenarnya tidak mau kerja yang ada urusannya dengan politik", jelasnya Kasmito dikediamannya 28/6/2019.
Sementara didalam penjelasan Mahmudi, ST, MT selaku PPK OP 1 BBWS Brantas menyampaikan kepada kami "P3-TGAI di wilayah Kabupaten Sumenp akan di revisi dan terima kasih mas atas informasinya", terangnya Pak Mahmudi.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Sumenep, Cakrabuana News : Pemerintah meluncurkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) oleh Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas, program kegiatan ini sebagai pemberdayaan Masyarakat Desa, khususnya yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemamfaatan sumber daya, tenaga dan teknologi lokal dengan tujuan dapat memberikan pendapatan bagi masyarakat desa.
Melalui P3-TGAI berupaya untuk meningkatkan para petani dalam perbaikan dan peningkatan jaringan irigasi. Pelaksanaan padat karya dengan begitu diharapkan kegiatan dilaksanakan dengan benar (Daerah Irigasi, red) dan tidak ada pungutan liar (pungli) program ini sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang maksimal.
Pelaksanaan padat karya ini berupaya untuk meningkatkan petani. Namun P3-TGAI BBWS Brantas tahun 2018 dari hasil pantauan media ini tidak keseluruhannya kepada HIPPA bermamfaat. Dicontohkan Pada HIPPA Jaya Samudra dan Prisai Muda di Kecamatan Bluto, HIPPA tersebut tidak ada Daerah Irigasi dan kesannya juga, KMB 2018 wilayah sumenep diduga seribu cara, syarat untuk kepetingan diri sendiri.
Program dan kegiatan yang sama di tahun 2019 ini, suasananya berbeda program ini menjadi sorotan dan gunjingan sejumlah kalangan masyarakat sumenep. Pasalnya diduga ada kepanjangan tangan dari Anggota DPR RI Komisi V, Kasmito, Kasmito berlagak jadi wali kelas minta dana seenaknya pada kades atau pemborong didikannya, dan juga kasmito kesannya kebal pada hukum.
Menanggapi hal di atas, Kasmito menyampaikan ke media ini "Saya sebenarnya tidak mau kerja yang ada urusannya dengan politik", jelasnya Kasmito dikediamannya 28/6/2019.
Sementara didalam penjelasan Mahmudi, ST, MT selaku PPK OP 1 BBWS Brantas menyampaikan kepada kami "P3-TGAI di wilayah Kabupaten Sumenp akan di revisi dan terima kasih mas atas informasinya", terangnya Pak Mahmudi.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Comments
Post a Comment