Program UEP 2013 Diduga Dibuat Santapan Renya Melalui DPBD Sumenep
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News : Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2013 tahun lalu, kegiatan program tersebut pemberian bantuan sosial pasca kekeringan di wilayah Kabupaten Kumenep.
Bantuan sosial tersebut bersumber dari APBN Pusat tahun anggaran 2014 melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumenep, untuk disalurkan kepada 40 Desa Rp. 70 juta per-Desa yang dikelolah oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan aturan yang ada.
Ironisnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumenep tidak mau saat diklarifikasi dengan Tim Pemburu Fakta yang diduga bansos program UEP dibuat santapan renya. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Jum'at 03 Mei 2019 tidak ada di kantor beliau sedang rapat di surabaya dalam rangka Lakip, namun disposisi surat kami ada di beliau hari senin akan dilanjutkan.
Kepala Bidang Agribisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep selaku bagian pengawas untuk memantau perkembangan Pokmas dalam merealisasikan kegiatan Program UEP, beliau juga tidak ada di kantor, disampaikan oleh salah satu stafnya yang tidak punya nomer kontak person Kepala Bidangnya sendiri. Sehinga berita ini di tayang apa adanya.
Ucapan Selamat dan Sukses atas di Dilantiknya Kepala Dinas ditempat kerja barunya, di Pemkab Sumenep semoga menjalankan amanah dengan sebaik baiknya. Tim Pemburu Fakta menghimbau, adanya Kepala Dinas baru semoga ada perubahan sistem pengendalian yang terbaik dan handal agar sumenep menjadi makmur dan tentram.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Sumenep, Cakrabuana News : Program Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2013 tahun lalu, kegiatan program tersebut pemberian bantuan sosial pasca kekeringan di wilayah Kabupaten Kumenep.
Bantuan sosial tersebut bersumber dari APBN Pusat tahun anggaran 2014 melalui Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sumenep, untuk disalurkan kepada 40 Desa Rp. 70 juta per-Desa yang dikelolah oleh Kelompok Masyarakat (Pokmas) sesuai dengan aturan yang ada.
Ironisnya, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekontruksi BPBD Sumenep tidak mau saat diklarifikasi dengan Tim Pemburu Fakta yang diduga bansos program UEP dibuat santapan renya. Kepala Pelaksana BPBD Sumenep Jum'at 03 Mei 2019 tidak ada di kantor beliau sedang rapat di surabaya dalam rangka Lakip, namun disposisi surat kami ada di beliau hari senin akan dilanjutkan.
Kepala Bidang Agribisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Sumenep selaku bagian pengawas untuk memantau perkembangan Pokmas dalam merealisasikan kegiatan Program UEP, beliau juga tidak ada di kantor, disampaikan oleh salah satu stafnya yang tidak punya nomer kontak person Kepala Bidangnya sendiri. Sehinga berita ini di tayang apa adanya.
Ucapan Selamat dan Sukses atas di Dilantiknya Kepala Dinas ditempat kerja barunya, di Pemkab Sumenep semoga menjalankan amanah dengan sebaik baiknya. Tim Pemburu Fakta menghimbau, adanya Kepala Dinas baru semoga ada perubahan sistem pengendalian yang terbaik dan handal agar sumenep menjadi makmur dan tentram.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Comments
Post a Comment