KPK Diminta Turun Tangan Usut Dugaan Korupsi Pokmas Prov 2017
Berita Korupsi
Sumenep, CakraBuana News : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan usut dugaan korupsi miliaran rupiah dana penerima hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur di wilayah kabupaten sumenep yang terjadi tahun 2017.
Tim Pemburu Fakta (TPF) menyampaikan Aspirasi dari masyarakat dengan berbagai macam profesi mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga perempuan yang peduli dengan peningkatan pembangunan kesejahteraan di daerah sumenenep katanya "Kami minta KPK untuk turut campur tangan menangani dugaan korupsi di daerah kami", Kata Ketua TPF, Ried Minggu 28 April 2019.
Ried menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti pendukung dari hasil investigasi salah satu obyek di daftar penerma hibah tahun 2017 adanya dugaan korupsi terkait dengan penggunaan dana hibah di kabupaten sumenep.
Diketahui, Laporan Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2017 yang sumber dari dana APBD Provinsi untuk kegiatan pengaspalan jalan, tidak mengakui jika mereka menerima mamfaatnya, ini terbukti ada penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai atau fiktif, dicontohkan di Desa Dasuk Laok Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, jelas Penerima SPM 361 Pokmas Bunga Tratai Desa Dasuk Laok No Rek 0182689815 Bank Jatim Cab. Sumenep Penyerapan Rp 150 juta SP2D - 18993 16/08/2017.
Selain itu, Ried berharap KPK segera telaah dan usut dugaan penyalahgunaan APBD Provinsi di Kabupaten Sumenep yang diduga melibatkan pejabat penting TA. 2017 diruang Publik, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Dinas PU Bina Marga UPT Pengelolaan Jalan Dan Jembatan Pamekasan Di Wilayah Sumenep.
Ikatan Wartawan Online Indonesia
Ried juga menyampaikan "Kami minta dan mendesak juga Kejagung RI bisa meningkatkan proses hukumnya di wilayah Sumenep agar kami dan masyarakat sumenep tahu masalah Pokmas atau Pokir. Dan, kami ingin juga masalah dugaan ini bisa di usut tuntas oleh KPK agar ada koordinasi yang baik antara kedua lembaga hukum tersebut", Katanya.
Reporter Liputan :
Biro Sumenep
Ridhawi
Sumenep, CakraBuana News : Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta turun tangan usut dugaan korupsi miliaran rupiah dana penerima hibah yang bersumber dari APBD Provinsi Jawa Timur di wilayah kabupaten sumenep yang terjadi tahun 2017.
Tim Pemburu Fakta (TPF) menyampaikan Aspirasi dari masyarakat dengan berbagai macam profesi mulai dari tokoh masyarakat, pemuda, hingga perempuan yang peduli dengan peningkatan pembangunan kesejahteraan di daerah sumenenep katanya "Kami minta KPK untuk turut campur tangan menangani dugaan korupsi di daerah kami", Kata Ketua TPF, Ried Minggu 28 April 2019.
Ried menegaskan bahwa pihaknya telah mengumpulkan sejumlah bukti pendukung dari hasil investigasi salah satu obyek di daftar penerma hibah tahun 2017 adanya dugaan korupsi terkait dengan penggunaan dana hibah di kabupaten sumenep.
Diketahui, Laporan Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2017 yang sumber dari dana APBD Provinsi untuk kegiatan pengaspalan jalan, tidak mengakui jika mereka menerima mamfaatnya, ini terbukti ada penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai atau fiktif, dicontohkan di Desa Dasuk Laok Kecamatan Dasuk Kabupaten Sumenep, jelas Penerima SPM 361 Pokmas Bunga Tratai Desa Dasuk Laok No Rek 0182689815 Bank Jatim Cab. Sumenep Penyerapan Rp 150 juta SP2D - 18993 16/08/2017.
Ried juga menyampaikan "Kami minta dan mendesak juga Kejagung RI bisa meningkatkan proses hukumnya di wilayah Sumenep agar kami dan masyarakat sumenep tahu masalah Pokmas atau Pokir. Dan, kami ingin juga masalah dugaan ini bisa di usut tuntas oleh KPK agar ada koordinasi yang baik antara kedua lembaga hukum tersebut", Katanya.
Reporter Liputan :
Biro Sumenep
Ridhawi
Comments
Post a Comment