Padat Karya Desa Tunai 2018 Prioritas Diduga Fiktif APH Sumenep Analisa
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News : Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang bertujuan untuk mendukung produktivitas lahan dalam peningkatan produksi pertanian di wilayah kabupaten sumenep.
Program yang dicanangkan pemerintah yaitu padat karya tahun 2018 swakelola oleh kelompok HIPPA di wilayah kabupaten Sumenep dengan melaksanakan program berupa saluran irigasi.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Program ini dengan anggaran Rp195 juta, rata - rata per kelompok HIPPA sebesar Rp178 juta. Ironisnya program tersebut dari 10 Desa Tunai 2018 Prioritas ada beberapa desa kerjaannya diduga fiktif dan tidak memenuhi syarat DI.
Pasalnya, Tim Pemburu Fakta, Ried investigasi 10 daftar desa lokasi pelaksanaan padat karya desa tunai 2018 prioritas diantara 10 desa tersebut tidak ada kegiatan fisiknya program tersebut yang ditegaskan oleh tiga kepala desa. Dicontohkan oleh Kepala Desa Lapa Daya Dungkek, Kepala Desa Aingbaja Raja Bluto dan Kepala Desa Kambingan Timur Saronggi
Tim Pemburu Fakta bersurat ke Dinas Sumber Daya Air dan Konsultan Manajemen Balai sampai saat ini hampir satu bulan tidak ada hak jawabnya, sehingga berita ini ditayang apa adanya.
Menanggapi hal di atas kami mengharap besar kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah sumenep untuk turunnya analisa, dan kami dari Tim Pemburu Fakta, Ried, siap kawal obyek yang diduga kuat syarat untuk memperkaya diri sendiri dan akan menunjukkan pula kepada masyarakat bahwa taringnya hukum di wilayah sumenep.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Sumenep, Cakrabuana News : Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif yang bertujuan untuk mendukung produktivitas lahan dalam peningkatan produksi pertanian di wilayah kabupaten sumenep.
Program yang dicanangkan pemerintah yaitu padat karya tahun 2018 swakelola oleh kelompok HIPPA di wilayah kabupaten Sumenep dengan melaksanakan program berupa saluran irigasi.
Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI), Program ini dengan anggaran Rp195 juta, rata - rata per kelompok HIPPA sebesar Rp178 juta. Ironisnya program tersebut dari 10 Desa Tunai 2018 Prioritas ada beberapa desa kerjaannya diduga fiktif dan tidak memenuhi syarat DI.
Pasalnya, Tim Pemburu Fakta, Ried investigasi 10 daftar desa lokasi pelaksanaan padat karya desa tunai 2018 prioritas diantara 10 desa tersebut tidak ada kegiatan fisiknya program tersebut yang ditegaskan oleh tiga kepala desa. Dicontohkan oleh Kepala Desa Lapa Daya Dungkek, Kepala Desa Aingbaja Raja Bluto dan Kepala Desa Kambingan Timur Saronggi
Tim Pemburu Fakta bersurat ke Dinas Sumber Daya Air dan Konsultan Manajemen Balai sampai saat ini hampir satu bulan tidak ada hak jawabnya, sehingga berita ini ditayang apa adanya.
Menanggapi hal di atas kami mengharap besar kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah sumenep untuk turunnya analisa, dan kami dari Tim Pemburu Fakta, Ried, siap kawal obyek yang diduga kuat syarat untuk memperkaya diri sendiri dan akan menunjukkan pula kepada masyarakat bahwa taringnya hukum di wilayah sumenep.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Comments
Post a Comment