Paket Perbaikan Lapangan Disparbudpora Sumenep Disinyalir Fiktif
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News : Tim Pemburu Fakta (TPF), Ried, mendesak Aparat Penegak Hukum wilayah Kabupaten Sumenep, memanggil dan memeriksa detil Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep.
"Bahkan kalau perlu APH melakukan audit fisik", kata Ried Selasa 16 Juli 2019. Dia mengatakan sudah bersurat konfirmasi 2018 tahun lalu namun sampai saat ini tidak ada balasan, perihal telusuri pengadaan barang dan jasa dan aset hasil renovasi, sumber data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 75B/LHP/XVIII.SBY/05/2015 Tanggal : 25 Mei 2015.
Berdasarkan data yang mereka himpun beberapa waktu ini, pihaknya mensinyalir telah terjadi pengadaan barang dan jasa tidak dapat ditunjukkan wujud fisik keadaan barang yang sebenarnya dan aset hasil renovasi disinyalir ganda di Disparbudpora Sumenep, sehingga menyebabkan kerugian.
Beliau mencontohkan, 88 paket pekerjaan pengurus barang tidak jelas mencatatnya pada aset hasil renovasi yang belum di kapitalisasi ke aset induk dengan total anggaran sebesar Rp 7 Miliar dan dua paket pekerjaan Perataan dan Perbaikan Lapangan disinyalir ganda juga tidak diketahui luas, tanggal perolehan dan tidak jelas alamat pekerjaannya dengan anggaran masing - masing sebesar Rp 173.269.000,00.
Beliaupun menambahkan lebih konsisten lagi telusuri beberapa paket pekerjaan di antaranya Renovasi Lapangan Giling anggaran Rp 1,7 Miliar, Rehap Parkir Asta Tinggi anggaran Rp 199 juta. Kepala Disparbudpora Sumenep sedang tidak ada dikantor 16 juli 2019, ahirnya berita ini ditayang apa adanya walaulpun belum dapat dikonfirmasi.
Dia mengatakan, data - data yang mereka miliki tersebut akan diteruskan ke APH, agar bisa ditindak lanjuti, sehingga pejabat pengadaan dan PPTK hasil tahun tersebut diperiksa. "Dengan demikian aparat yang berwajib bisa memutuskan siapa yang bertanggung jawab serta terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut", katanya.
Reporter Liputan :
Ridhawi / Tim
Sumenep, Cakrabuana News : Tim Pemburu Fakta (TPF), Ried, mendesak Aparat Penegak Hukum wilayah Kabupaten Sumenep, memanggil dan memeriksa detil Dinas Parawisata, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Disparbudpora) Sumenep.
"Bahkan kalau perlu APH melakukan audit fisik", kata Ried Selasa 16 Juli 2019. Dia mengatakan sudah bersurat konfirmasi 2018 tahun lalu namun sampai saat ini tidak ada balasan, perihal telusuri pengadaan barang dan jasa dan aset hasil renovasi, sumber data dari Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Nomor : 75B/LHP/XVIII.SBY/05/2015 Tanggal : 25 Mei 2015.
Berdasarkan data yang mereka himpun beberapa waktu ini, pihaknya mensinyalir telah terjadi pengadaan barang dan jasa tidak dapat ditunjukkan wujud fisik keadaan barang yang sebenarnya dan aset hasil renovasi disinyalir ganda di Disparbudpora Sumenep, sehingga menyebabkan kerugian.
Beliau mencontohkan, 88 paket pekerjaan pengurus barang tidak jelas mencatatnya pada aset hasil renovasi yang belum di kapitalisasi ke aset induk dengan total anggaran sebesar Rp 7 Miliar dan dua paket pekerjaan Perataan dan Perbaikan Lapangan disinyalir ganda juga tidak diketahui luas, tanggal perolehan dan tidak jelas alamat pekerjaannya dengan anggaran masing - masing sebesar Rp 173.269.000,00.
Beliaupun menambahkan lebih konsisten lagi telusuri beberapa paket pekerjaan di antaranya Renovasi Lapangan Giling anggaran Rp 1,7 Miliar, Rehap Parkir Asta Tinggi anggaran Rp 199 juta. Kepala Disparbudpora Sumenep sedang tidak ada dikantor 16 juli 2019, ahirnya berita ini ditayang apa adanya walaulpun belum dapat dikonfirmasi.
Dia mengatakan, data - data yang mereka miliki tersebut akan diteruskan ke APH, agar bisa ditindak lanjuti, sehingga pejabat pengadaan dan PPTK hasil tahun tersebut diperiksa. "Dengan demikian aparat yang berwajib bisa memutuskan siapa yang bertanggung jawab serta terlibat dalam dugaan penyimpangan tersebut", katanya.
Reporter Liputan :
Ridhawi / Tim
Comments
Post a Comment