DANA APBD/APBN KAB.KARAWANG. BERANTAKAN SEJUMLAH KEPALA DINAS MABUK KEPAYANG. KELEBIHAN PEMBAYARAN Rp 339.950.000 .00
Berita Korupsi
Karawang,Cakrabuana News :
Pemerintahan Kabupaten karawang berkonsultasi pada tiga OPD.Mengenai, Terkait ada nya 4 kegiatan jasa konsultasi pada tiga kegiatan OPD.
Ironisnya,dalam Kelebihan pembayaran sebesar Rp 339.950.000.00. akibat keuangan Pemkab Karawang Jawa barat kebobolan
Selain itu, Anggaran Rp 339.950.000.00 diduga adanya kelebihan pembayaran. Kepala dinas sedang mabuk kepayang terbukti 339.950.000.00 di gondol pihak ke tiga.
Selain itu,PPK dan PPTK tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan itu,namun,pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dan penggunaan personil tenaga ahli.
Pasalnya,penyediaan jasa terkait tidak sepunahnya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak dan spesifikasi yang telah di sepakati
Hal tersebut,Pemkab Karawang dalam laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
Diminta pihak jajaran Tipikor Karawang dapat mengusut kasus,Hal tersebut di atas.
Menurut Haji Ahmad seorang pengamat ekonomi jawab barat, hal semacam itu,sudah lagu lama dan perlu diketahui tidak mungkin adanya kelebihan pembayaran.
Lanjutnya, Dinas instansi pemerintahan kalau bukan ada indikasi korupsi atau kolusi. Tegas Haki Ahmad. Lanjutnya pula kalau memang kasus. nya seperti itu buka aja LP .di polres atau di jasa agar semua terungkap. Team V pemburu Fakta Rajawali news.
Sampai berita di turunkan belum bisa di konfirmasi pihak terkait,akhirnya berita ini di muat apaadanya,bersambung ke edisi selanjunya
Liputan Redaksi :
Ali S
Karawang,Cakrabuana News :
Pemerintahan Kabupaten karawang berkonsultasi pada tiga OPD.Mengenai, Terkait ada nya 4 kegiatan jasa konsultasi pada tiga kegiatan OPD.
Ironisnya,dalam Kelebihan pembayaran sebesar Rp 339.950.000.00. akibat keuangan Pemkab Karawang Jawa barat kebobolan
Selain itu, Anggaran Rp 339.950.000.00 diduga adanya kelebihan pembayaran. Kepala dinas sedang mabuk kepayang terbukti 339.950.000.00 di gondol pihak ke tiga.
Selain itu,PPK dan PPTK tidak cermat dalam melaksanakan pengawasan itu,namun,pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dan penggunaan personil tenaga ahli.
Pasalnya,penyediaan jasa terkait tidak sepunahnya dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dalam kontrak dan spesifikasi yang telah di sepakati
Hal tersebut,Pemkab Karawang dalam laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018.
Diminta pihak jajaran Tipikor Karawang dapat mengusut kasus,Hal tersebut di atas.
Menurut Haji Ahmad seorang pengamat ekonomi jawab barat, hal semacam itu,sudah lagu lama dan perlu diketahui tidak mungkin adanya kelebihan pembayaran.
Lanjutnya, Dinas instansi pemerintahan kalau bukan ada indikasi korupsi atau kolusi. Tegas Haki Ahmad. Lanjutnya pula kalau memang kasus. nya seperti itu buka aja LP .di polres atau di jasa agar semua terungkap. Team V pemburu Fakta Rajawali news.
Sampai berita di turunkan belum bisa di konfirmasi pihak terkait,akhirnya berita ini di muat apaadanya,bersambung ke edisi selanjunya
Liputan Redaksi :
Ali S
IKLAN
Video
Comments
Post a Comment