Team Mengharap BPK RI AUDIT DKP Sumenep, TMK Beberkan Dua Pokmas Hal Dugaan Mengelapkan Dana Pokir 2018
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News - Pokir bukan korupsi, tapi amanah Rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pemerintah daerah, untuk langsung menjelaskan, ketua dan bendahara dua pokmas tidak mau dijadikan tumbal, maka saya anggap dinas kelautan dan perikanan sumenep bermain intrik politik yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu, dengan ungkapan renda hati Team Gabungan, Ried mengharap, BPK RI Audit Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep terkait hal dibawah ini.
Diketahui, Muchtar Rafik, Tokoh Mudah Kepulauan (TMK) Kangean, dikatan pria yang akrap disapa itang Selasa 26 Februari 2019 "Mulusnya usulan pokir untuk wakil rakyat di DPRD Sumenep dalam pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), memicu kecurigaan pengamat publik soal urgennya dana pokir yang menggunakan uang rakyat untuk program DPRD Sumenep diduga dana digelapkan.
Ditempat yang sama Itang menegaskan, modus penggunaan dana pokir adalah, pada dua kelompok masyarakat dipulau kangean yang difasilitasi semua proses awal hingga pencairan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Mr. S, oknum tersebut hingga ngeraup keuntungan berjamaah ratusan juta, ketua pokmas dapat bonus, hadiah ongkos perjalanan malaysia - madura island.
Menanggapi hal di atas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumenep, Serydianto menjelaskan kepada Itang selasa 26 Februari 2019 "Mas terkait dengan hal ini saya sudah berkoordinasi dengan inspektorat sumenep untuk segera dilaksanakan tim ke kepulauan yang pasti bulan tiga mas, saya juga heran mas Itang, Mr. S ini nitip mesin dikantor kok belum diambil ya", Tutur Kabid diruang kerjanya.
Kabit juga menyampaikan ditempat yang sama "Mas kalau arsip SPJnya sudah di BPK mas, dikantor sudah tidak ada, nanti kalau sudah diperiksa dikembalikan lagi oleh BPK", Pungkasnya Kabid
Model alokasi dana pokir ini sangat rawan korupsi, banyak anggota DPRD sumenep yang memang sejak awal bermintal koruptif, tergoda untuk melakukannya, pokir itu kan instrument sudah ada dalam RPJMDesa, ngapain harus ada dana lagi ?, Ucap Team.
Akhirnya berita ini di muat apaadanya,bersambung ke edisi selanjutnya
Reporter Liputan :
Ridhawi
Sumenep, Cakrabuana News - Pokir bukan korupsi, tapi amanah Rakyat yang harus disampaikan anggota dewan kepada pemerintah daerah, untuk langsung menjelaskan, ketua dan bendahara dua pokmas tidak mau dijadikan tumbal, maka saya anggap dinas kelautan dan perikanan sumenep bermain intrik politik yang saya menduga ini dilakukan untuk kelompok tertentu, dengan ungkapan renda hati Team Gabungan, Ried mengharap, BPK RI Audit Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumenep terkait hal dibawah ini.
Diketahui, Muchtar Rafik, Tokoh Mudah Kepulauan (TMK) Kangean, dikatan pria yang akrap disapa itang Selasa 26 Februari 2019 "Mulusnya usulan pokir untuk wakil rakyat di DPRD Sumenep dalam pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD), memicu kecurigaan pengamat publik soal urgennya dana pokir yang menggunakan uang rakyat untuk program DPRD Sumenep diduga dana digelapkan.
Ditempat yang sama Itang menegaskan, modus penggunaan dana pokir adalah, pada dua kelompok masyarakat dipulau kangean yang difasilitasi semua proses awal hingga pencairan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab Mr. S, oknum tersebut hingga ngeraup keuntungan berjamaah ratusan juta, ketua pokmas dapat bonus, hadiah ongkos perjalanan malaysia - madura island.
Menanggapi hal di atas, Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP Sumenep, Serydianto menjelaskan kepada Itang selasa 26 Februari 2019 "Mas terkait dengan hal ini saya sudah berkoordinasi dengan inspektorat sumenep untuk segera dilaksanakan tim ke kepulauan yang pasti bulan tiga mas, saya juga heran mas Itang, Mr. S ini nitip mesin dikantor kok belum diambil ya", Tutur Kabid diruang kerjanya.
Kabit juga menyampaikan ditempat yang sama "Mas kalau arsip SPJnya sudah di BPK mas, dikantor sudah tidak ada, nanti kalau sudah diperiksa dikembalikan lagi oleh BPK", Pungkasnya Kabid
Model alokasi dana pokir ini sangat rawan korupsi, banyak anggota DPRD sumenep yang memang sejak awal bermintal koruptif, tergoda untuk melakukannya, pokir itu kan instrument sudah ada dalam RPJMDesa, ngapain harus ada dana lagi ?, Ucap Team.
Akhirnya berita ini di muat apaadanya,bersambung ke edisi selanjutnya
Reporter Liputan :
Ridhawi
Comments
Post a Comment