Dana Rp 36,7 M Buta Aksara di Disdik Sumenep Rentan Korupsi
Berita Korupsi
Sumenep, Cakrabuana News : Dana buta aksara di Kabupaten Sumenep bersumber dananya dari APBD Sumenep, APBD Jawa Timur dan APBN total sebesar Rp 36,7 M.
Media ini telusuri tahun 2011 hingga tahun 2015 siapa penerima mamfaat dari total dana buta aksara tersebut yang sudah mengantongi rinciannya, masing - masing dana yang berasal dari tiga sumber tersebut, sebagai pelaksana buta aksara yaitu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
Keberhasilan dalam menekan buta aksara Kabupaten Sumenep, dalam rentang waktu 2011 - 2015 tahun lalu, tidak lepas dari upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan jumlah terobosan pendanaannya pemberantasan buta aksara cukup besar, rentan korupsi.
Menanggapinya, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Hj. Rehani diruang kerjanya menyampaikan kepada media ini "Saya pindah tugas disini masih baru dan Kabid yang lama sudah meninggal," katanya Rehani.
Ditempat yang sama Rehani juga menjelaskan "Kalau PPK nya saya tidak tahu, sebaiknya konfirmasi ke Pak Kadis," punkasnya. Bapak Kadis tidak ada, di kantor beliau sedang tugas diluar, kata salah satu pegawai disana.
Persoalan itu, angka buta aksara terdapat di sejumlah provinsi. Kepada masyarakat Sumenep untuk melek keuangan agar tidak termakan berita bohong, saat ini harus menguasai Literasi Sains, Keuangan, Tehnologi dan Budaya.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Sumenep, Cakrabuana News : Dana buta aksara di Kabupaten Sumenep bersumber dananya dari APBD Sumenep, APBD Jawa Timur dan APBN total sebesar Rp 36,7 M.
Media ini telusuri tahun 2011 hingga tahun 2015 siapa penerima mamfaat dari total dana buta aksara tersebut yang sudah mengantongi rinciannya, masing - masing dana yang berasal dari tiga sumber tersebut, sebagai pelaksana buta aksara yaitu, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.
Keberhasilan dalam menekan buta aksara Kabupaten Sumenep, dalam rentang waktu 2011 - 2015 tahun lalu, tidak lepas dari upaya - upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dan jumlah terobosan pendanaannya pemberantasan buta aksara cukup besar, rentan korupsi.
Menanggapinya, Kepala Bidang PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep, Hj. Rehani diruang kerjanya menyampaikan kepada media ini "Saya pindah tugas disini masih baru dan Kabid yang lama sudah meninggal," katanya Rehani.
Ditempat yang sama Rehani juga menjelaskan "Kalau PPK nya saya tidak tahu, sebaiknya konfirmasi ke Pak Kadis," punkasnya. Bapak Kadis tidak ada, di kantor beliau sedang tugas diluar, kata salah satu pegawai disana.
Persoalan itu, angka buta aksara terdapat di sejumlah provinsi. Kepada masyarakat Sumenep untuk melek keuangan agar tidak termakan berita bohong, saat ini harus menguasai Literasi Sains, Keuangan, Tehnologi dan Budaya.
Reporter Liputan :
Ridhawi
Comments
Post a Comment