Pemkab Karawang Diduga Kelebihan Pembayaran Ke Kontraktor
Berita Korupsi
Karawang,Cakrabuana News :
proyek yang dilaksanakan Pemkab Karawang pada 2017 lalu terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak kontraktor penyedia jasa pembangunan proyek tersebut.
Hal itu menjadi temuan BPK RI ketika dilakukan pemeriksaan berkait kepatuhan pemkab terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun,Keuangan Pemerintah Kab. Karawang. Berpotensi Defisit. Akibat Banjirnya Kelebihan Pembayaran. Media Rajawali news dan awak media ini Karawang. Pemkab.
Selain itu,Karawang akan kewalahan menghadapi pihak ketiga yang sudah menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang belum menerima pembayaran.
Hal tersebut Bupati belum melaksanakan. Pengawasan. dan pengendalian Anggaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja. BUD dan. kuasa BUD yang patut di curigai dengan adanya. Kurang jeli dalam mengevaluasi.
Baca Juga :
https://sumenep-mediacakrabuananews.blogspot.com/2019/11/sekdes-langsar-tidak-menjawab.html?m=1
"Pencairan dana sebegitu cukup besar. Ironisnya TAPD. Kurang jeli dalam tugas ke pengawawasan segi pencairan. Dana .
Disinyalir, pihak jajaran Pemda yang diduga kebanjiran. Dana APBD APBN. Hal tersebut ada dugaan menjamurnya dana salah satunya kelebihan Pembayaran.
Salah satu di tuangkan dari data audit BPK RI Seperti BBM yang mencapai. Meliaran. Termasuk perjalan Dinas. dan kelebihan pembayaran kekontraktor.
Sampai berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap terkait,akhirnya berita ini di muatkan apaadanya,bersambung ke edisi selanjutnya
Reporter Liputan :
Red
Karawang,Cakrabuana News :
proyek yang dilaksanakan Pemkab Karawang pada 2017 lalu terjadi kelebihan pembayaran kepada pihak kontraktor penyedia jasa pembangunan proyek tersebut.
Hal itu menjadi temuan BPK RI ketika dilakukan pemeriksaan berkait kepatuhan pemkab terhadap peraturan perundang-undangan.
Namun,Keuangan Pemerintah Kab. Karawang. Berpotensi Defisit. Akibat Banjirnya Kelebihan Pembayaran. Media Rajawali news dan awak media ini Karawang. Pemkab.
Selain itu,Karawang akan kewalahan menghadapi pihak ketiga yang sudah menyelesaikan sesuai dengan kontrak yang belum menerima pembayaran.
Hal tersebut Bupati belum melaksanakan. Pengawasan. dan pengendalian Anggaran dan pengelolaan pendapatan dan belanja. BUD dan. kuasa BUD yang patut di curigai dengan adanya. Kurang jeli dalam mengevaluasi.
Baca Juga :
https://sumenep-mediacakrabuananews.blogspot.com/2019/11/sekdes-langsar-tidak-menjawab.html?m=1
"Pencairan dana sebegitu cukup besar. Ironisnya TAPD. Kurang jeli dalam tugas ke pengawawasan segi pencairan. Dana .
Disinyalir, pihak jajaran Pemda yang diduga kebanjiran. Dana APBD APBN. Hal tersebut ada dugaan menjamurnya dana salah satunya kelebihan Pembayaran.
Salah satu di tuangkan dari data audit BPK RI Seperti BBM yang mencapai. Meliaran. Termasuk perjalan Dinas. dan kelebihan pembayaran kekontraktor.
Sampai berita ini di turunkan belum bisa di konfirmasi terhadap terkait,akhirnya berita ini di muatkan apaadanya,bersambung ke edisi selanjutnya
Reporter Liputan :
Red
Video
Comments
Post a Comment